Bappeda Kota Palangka Raya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Senin (14/08). Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah, Perwakilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 12 Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)
Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersebut, dibahas mengenai tindak lanjut basis data kemiskinan yang membutuhkan upgrading dikarenakan Pemerintah Daerah hanya mengandalkan DTKS sebagai basis data kemiskinan yang ada, terutama untuk perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut dinilai belum cukup mendukung terhadap database yang dibutuhkan Pemerintah Daerah hingga saat ini. Selain itu dibahas pula mengenai evaluasi pemberian bantuan sosial/ bansos kepada warga mengingat hal tersebut juga menjadi persoalan karena dengan adanya pembagian bansos tersebut dirasa membuat minat bekerja warga masyarakat menjadi menurun dan juga kerap terjadi kesalahan dalam sasaran atau diberikan secara merata kepada warga tanpa melihat kriteria. Yang terakhir, kedepannya Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat prioritas penanganan kemiskinan berbasis Kelurahan, dengan mempertimbangkan potensi yang dapat diangkat dari Kelurahan tersebut, sehingga harapannya masyarakat akan lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.